Tantangan dan Sulit Pelayanan Kesehatan Komputerisasi Indonesia

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) mengharuskan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan percepatan transformasi digital dengan menerapkan rekam medis elektronik, serta meluncurkan platform SATUSEHAT untuk mengintegrasikan data berkualitas secara rutin.

Menurut Sentra Kajian Anggaran Badan Keahlian Setjen DPR RI, hingga ketika ini masih lebih dari 80% fasilitas pelayanan kesehatan yang belum menerapkan cara di fasyankes, dan masih terdapat jutaan data yang tersebar pada 200 aplikasi.

Lebih dari 400 aplikasi kesehatan yang dibangun baik oleh pemerintah ataupun swasta menjadi persoalan baru, yakni penyebaran data kesehatan pada masing-masing aplikasi yang memiliki standar berbeda-beda. Tak cuma itu, masih ada https://www.artofhairpburg.com/ fasilitas kesehatan yang mendokumentasi data kesehatan dengan menerapkan kertas.

Terdapat ratusan aplikasi yang mengelola data berbasis kabar individu yang tersebar di ribuan penyedia layanan kesehatan. Pandemi menunjukkan persoalan sistemik yang perlu dibetuli, dan meningkatkan kapasitas dan resiliensi cara kesehatan, serta mempercepat transformasi cara kesehatan di Indonesia. Maka dari itu, Kemenkes mengajak kolaborasi untuk menghubungkan berbagai data dan cara di ekosistem kesehatan dalam satu kesatuan.

Menurut dokumen Cetak Biru Strategi Transformasi Komputerisasi Kesehatan 2024, ada tujuh tantangan transformasi digital di Indonesia (Kemkes 2021):

Layanan primer dan sekunder

Data yang tersebar pada fasilitas pelayanan kesehatan primer dan sekunder tak terintegrasi, dan belum memenuhi standar (kelengkapan, konsistensi dan akurasi data), sehingga tak memenuhi keperluan dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence based policy). Data masih tumpang tindih karena banyaknya aplikasi, tak ada standarisasi dan integrasi data kesehatan, sehingga sulit untuk mewujudkan interoperabilitas data kesehatan dalam prinsip continuum of care.

Layanan farmasi dan alat kesehatan

Rantai pasok kesehatan yang tak terintegrasi dengan baik menyebabkan fasilitas layanan kesehatan tak bisa merespons dengan kencang sinyal risiko yang ada. Selain itu, pada ketika daya kesehatan menginput data obat dan alat kesehatan, tak ada bentuk data yang baku, sehingga data tak bisa diolah. Tak cuma itu, obat dan vaksin ilegal beredar di masyarakat menyebabkan tingginya opportunity cost.

Layanan ketahanan kesehatan

Tak ada cara surveilans real time, sehingga membutuhkan waktu untuk mendeteksi dan merespons kegawatdaruratan. Sulit mendapatkan data fasilitas kesehatan, lab, SDM kesehatan, alat kesehatan dan obat pada ketika krisis kesehatan. Integrasi data kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan bisa menyokong identifikasi persoalan kesehatan masyarakat.

Layanan sumber daya manusia kesehatan (SDMK)

Hasil Riset Ketenagaan Kesehatan (Kementerian Kesehatan, Badan Litbangkes, 2017) menunjukkan 56,6% rumah sakit di Indonesia mengucapkan kurangnya SDMK, dan cuma 38,9% rumah sakit yang mengucapkan keperluan SDMK telah sesuai. 82,5% Puskesmas menganggap kurangnya SDMK, dan cuma 12,7% mengucapkan kondisi SDMK telah sesuai.

Akan tapi, data ini dianggap tak diperoleh secara lantas dan tak jitu. Tak adanya standarisasi pendataan membikin distribusi SDMK tak rata.

Layanan pembiayaan kesehatan

Diperlukan cara terintegrasi operasional dan absorpsi data berkualitas untuk mendapatkan unsur pertimbangan komprehensif. Data ini penting digunakan untuk membikin keputusan, kebijakan dan rekomendasi untuk pelayanan kesehatan. Diinginkan dengan pembiayaan yang adil, efektif dan efisien, komprehensif, transparan dan akuntabel bisa

menurunkan pembiayaan mandiri oleh masyarakat.. Data pengeluaran asuransi

kesehatan nasional milik pemerintah, institusi nasional, ataupun milik swasta belum

tersedia secara lengkap dan menyeluruh sehingga performa jaminan kesehatan tak bisa

dianalisis dengan maksimal.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.